Ratusan Komunitas Adat di Pegunungan Meratus Menanti Pengakuan, Kapan Pemerintah Bergerak?

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan (Kalsel) Kisworo Dwi Cahyono meminta pemerintah segera mengakui masyarakat hukum adat serta wilayah adat di Pegunungan Meratus.

Hal ini disampaikan Kisworo untuk merespons kebijakan Pemprov Kalsel yang tengah getol mengusulkan sejumlah geosite di Pegunungan Meratus sebagai Unesco Global Geopark.

"Pemerintah harus akui dulu masyarakat hukum adat yang ada di sana, sebelum yang lain-lain," ujar Cak Kis -sapaan Kisworo- kepada JPNN Senin (17/10).

Cak Kis mengatakan pengakuan masyarakat adat penting agar pemerintah tidak sembarangan menetapkan lokasi-lokasi di Pegunungan Meratus untuk kepentingan yang lain-lain.

"Siapa tahu pemerintah sudah menetapkan di lokasi itu sebagai geosite, namun lokasi itu rupanya justru wilayah keramat masyarakat adat? Kan bertentangan," kata dia.

Berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan Walhi Kalsel, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayasan Sumpit, SLPP, dan YCHI, terdapat 237 komunitas adat yang tinggal di Pegunungan Meratus.

"Untuk luas wilayah adatnya sekitar 263 ribu hektare. Ini berdasarkan pemetaan partisipatif kami," ujar Cak Kis.

Proses pengakuan masyarakat hukum adat sendiri perlu diproses melalui peraturan daerah (perda). Sejauh ini, Cak Kis belum melihat adanya langkah konkret dari eksekutif dan dewan merealisasikan hal tersebut.