Soal Polemik Pemindahan Ibu Kota Kalsel, Politikus PDIP Bilang Begini

Menurut Rifqi, ketika pemerintah sepakat memindah kantor pemerintahan ke Banjarbaru, maka ibu kota juga harus dipindah. 

"Maka kami mengambil langkah ekstrem agar semua tidak melanggar hukum: ubah pasalnya atau tetap mau di Banjarmasin tetapi bangunin semua kantor di Banjarmasin?," ujarnya. 

Rifqi juga yakin bahwa gugatan judicial review yang dilayangkan warga akan ditolak oleh MK. 

"Sama persis sikap kami ketika kami meyakini pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara tidak melanggar Undang-Undang Dasar," kata Rifqi. 

Lantas, bagaimana dengan protes sejumlah pihak terkait tidak dilibatkannya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membahas UU ini? Rifqi lantas memberikan analogi. 

"Misal, kami bikin norma soal kesejahteraan janda dan duda. Apa kami harus nanya kepada janda dan dunda?" kata politikus PDIP itu. 

Menurut Rifqi, dewan juga sudah melakukan upaya koordinasi dengan Gubernur Kalsel terkait pemindahan ibu kota. 

"Kami sudah menyerap aspirasi. Gubernur kami panggil. Bagi kami Gubernur itu representasi dari pemerintah daerah," kata Rifqi.