BPKP Kalsel Sebut 12 Wilayah Masih Belum Punya Kemandirian Fiskal
Padahal, saat krisis energi dan pangan saat ini, realisasi belanja Pemda sangat penting untuk mendongkrak perekonomian, khususnya untuk menyerap produk lokal dan menggerakkan perekonomian daerah.
Belanja pemda juga berperan meredam kejut dampak inflasi, terutama dengan belanja wajib 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang diarahkan untuk belanja bantuan sosial, subsidi sektor transportasi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial lainnya.
Ditambahkan oleh pemegang Certified Governance and Risk Governance (CRGP) tersebut, total alokasi belanja wajib untuk penanganan inflasi di Kalsel dari DTU sebesar Rp 147 miliar namun hingga saat ini belum terjadi realisasi anggaran kegiatan penanganan dampak inflasi di Kalsel. (antara/jpnn)
BPKP Kalsel mendata ada 12 kabupaten dan kota yang masih belum memiliki kemandirian fiskal.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
