BPKP Kalsel Sebut 12 Wilayah Masih Belum Punya Kemandirian Fiskal

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy M Harahap mengatakan sebanyak 12 kabupaten/kota belum memiliki kemandirian fiskal dalam melaksanakan pembangunan.

Rudy mengatakan 12 wilayah itu belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Memasuki triwulan III 2022, terungkap hanya satu pemda yang memiliki kemandirian fiskal yaitu Pemprov Kalsel dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) di atas 0,50, dan satu pemda menuju kemandirian fiskal, yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru dengan IKF di atas 0,25.

Rudy meminta para kepala daerah lebih gigih dalam menggali potensi yang ada di daerahnya untuk memiliki kemandirian fiskal.

Para kepala daerah harus membangun kesadaran masyarakat membayar pajak serta meningkatkan kualitas manajemen organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menciptakan kemudahan dan digitalisasi pembayaran pajak.

Selain kemandirian fiskal, sebagian besar pemda di Kalsel ternyata belum mengalokasikan pagu belanja sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh, sebanyak sebelas Pemda mengalokasikan belanja pegawai melebihi 30 persen dari APBD.

“Hanya Pemprov Kalsel, Pemkab Tanah Bumbu, dan Balangan yang mengalokasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan,” ujar Rudy.

Beratnya lagi, beberapa Pemda di Kalsel belum mengalokasikan minimum 20 persen dari APBD untuk urusan pendidikan, yaitu Pemkab Balangan dan Pemkab Tapin.