263 Hektare Tanah Adat Kalsel Diajukan ke Pemerintah Untuk Dapat Pengakuan

Dia menyampaikan ini upaya perjuangan para generasi penerus adat di provinsi ini untuk menjaga tanah leluhurnya, khususnya tanah di pegunungan Meratus agar terus lestari dari kerusakan lingkungan yang besar, salah satunya dari pertambangan batu bara.

Oleh karena itu, masyarakat adat di Kalsel banyak yang masih mempertahankan budaya kearifan lokal, seperti bercocok tanam dan mengadakan ritual di wilayah tanah adat.

"Ini yang harus jadi perhatian pemerintah, karena belum ada legal hukum terkait penetapan wilayah ada di provinsi kita, sedangkan di provinsi lain sudah," ujarnya.

Langkah pihaknya ini juga berdasarkan amanah UUD 45 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

“Kami juga mendorong pemerintah daerah membuat perda terkait ini pula," ujar Rubi. (antara/jpnn)