Dishut Kalsel & Freeport Rehabilitasi Kawasan Mangrove Seluas 500 Hektare

Dishut Kalsel mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk organisasi perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi program atau kegiatan yang dapat berkolaborasi dalam rencana aksi KKMD.

Pada program mangrove ini, Alip menyampaikan bahwa akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin menyatakan kesiapan untuk berkontribusi aktif melalui kajian akademik dan dukungan penelitian.

Dia menekankan pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan secara sektoral dan parsial, komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar pengelolaan mangrove berjalan secara berkelanjutan, mulai dari rehabilitasi, perlindungan, hingga pemanfaatan berbasis masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi ini menjadi pijakan bersama menuju tata kelola mangrove yang adaptif, inklusif, dan berbasis data,” ujar Alip.

Rencana Aksi Mangrove Daerah Kalsel 2025 akan mencakup pelaksanaan rapat koordinasi rutin lintas sektor, kegiatan penanaman bersama, meninjau dan mengevaluasi berkala, serta program edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai garda terdepan pelestarian ekosistem pesisir.

Dalam rakor ini, melibatkan para pihak dari Dishut Kalsel, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito, Balai Perhutanan Sosial Banjarbaru, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel. (antara/jpnn)