Wali Kota Banjarmasin Sebut Pemerintahannya Tegas Menolak Gratifikasi

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR memastikan pemerintahannya tegas menolak budaya gratifikasi sebagai upaya pemberantasan korupsi.

"Saya tidak ingin kota ini tumbuh bersama korupsi. Kita harus mulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja. Integritas itu bukan slogan, tetapi tindakan nyata," kata Yamin di Banjarmasin, Senin.

Dia menyampaikan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan penilaian integritas penting dilaksanakan pemerintahannya bagi seluruh aparat sipil negara (ASN) secara intensif sebagai langkah awal pemberantasan korupsi.

"Seperti gelar sosialisasi pada hari ini, penting saya turun langsung untuk menegaskan menolak budaya gratifikasi itu, harus ditaati seluruh ASN," ujarnya.

Yamin menegaskan sejak dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta, komitmennya untuk menetapkan agenda pemberantasan korupsi sebagai prioritas.

Menurut dia, salah satu bentuk nyata yang dibuatnya adalah komitmen menjadi penyuluh antikorupsi sekaligus menginisiasi penerbitan sejumlah surat edaran internal mengenai pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Banjarmasin.

"Kita bukan hanya bicara soal aturan, tapi juga praktik. ASN harus tahu bahwa menerima pemberian di luar ketentuan adalah celah awal korupsi. Oleh karena itu kami wajibkan pelaporan setiap gratifikasi melalui sistem resmi," ujarnya.

Untuk mendorong keterbukaan dan transparansi, Inspektorat Kota Banjarmasin menyediakan sejumlah layanan pelaporan dan konsultasi yang bisa diakses masyarakat.